Sabtu kemarin, penembakan kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia. Dikabarkan, mobil pembawa logistik kesehatan menjadi sasaran tembakan, untunglah tak ada yang terluka.
Rasa ingin tahu sekaligus spekulasi lantas bermunculan, siapa yang jadi pelaku semua ini.
Penyimpulan paling mudah tentu dengan mengarahkan telunjuk ke OPM. Apalagi jika merujuk pada penembakan tahun 2002 lalu. Saat itu tercatat dua guru sekolah asal Amerika tewas tertembak beserta rekannya dari Indonesia.
Setelah penembakan, tujuh pelaku dapat ditangkap, seorang dijatuhi hukuman seumur hidup sedang 6 lainnya mendapat hukuman dengan lama bervariasi. Mereka semua dimaklumkan sebagai bagian gerakan separatis.
Namun tak urung spekulasi lain juga muncul. Spekulasi ini menyatakan kalau kisruh Freeport merupakan buah persaingan antara TNI dengan Polri. Bersaing untuk turut menikmati kue raksasa. Tak ketinggalan, Reuters dalam salah satu laporannya turut mengungkap kemungkinan sebab ini sebagai biang kerusuhan disana.
Kita semua mafhum Freeport merupakan aset luar biasa. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2008, royalti dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah mencapai 12 trilyun. Bisa dibayangkan berapa banyak uang berputar disana.
Aset sebesar ini tentu membutuhkan pengamanan ekstra pula. Dan jelas, tidak ada pengamanan yang cuma-cuma. Sejumlah fulus pasti terlibat entah diatas maupun -kalau ada- di bawah meja. Ini yang akhirnya turut memberikan ‘efek ekonomi’ bagi siapapun kesatuan yang bertugas disana.
Terhitung beberapa tahun lalu, pengamanan di Freeport sudah diserahkan ke pihak kepolisian sepenuhnya. Namun sebelumnya, TNI juga turut andil dalam pengamanan obyek vital ini. Peralihan ini jelas akan memberikan dampak ‘menguntungkan’ pada satu pihak dan ‘tidak menguntungkan’ di pihak lain.
Selama kondisi aman terkendali, konfigurasi pengamanan tidak akan mengalami perubahan radikal. Perubahan besar hanya mungkin terjadi jika ada peristiwa luar biasa. Dalam konteks keamanan, apa lagi arti luar biasa jika tidak diterjemahkan sebagai tingkat keamanan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Ini yang kemudian menjadi pintu diundang masuknya kesatuan lain.
Spekulasi ini tentu saja belum bisa dibuktikan, dan kita berharap bukan ini penyebabnya. Bisa dibayangkan betapa memalukan jika persaingan antar korps memicu tindakan anarki hingga mengorbankan orang-orang yang sama sekali tak terlibat. Perebutan kue hingga membahayakan kepentingan nasional yang jauh lebih besar.
Pihak berwenang selayaknya segera mengurai kekusutan sekaligus menemukan titik pangkal kusut ini.[]
Tulisan terkait:
